Jakarta, 29 Agustus 2025. Kabar Wong Bodho (KWB) – Di tengah meningkatnya tensi antara pegawanegeri dan masyarakat, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Miftachul Akhyar, menyampaikan seruan susila agar seluruh elemen bangsa mempertahankan persatuan dan menghindari langkah-langkah anarkis. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kericuhan yang terjadi pada Kamis (28/8/2025) dan menimpa seorang pengemudi ojek daring.
“Perbuatan salah mesti tetap salah. Oknum-oknum yang terlibat harus diproses sesuai aturan yang berlaku,” tegas KH. Miftachul Akhyar. PBNU menegaskan, segala bentuk langkah-langkah sewenang-wenang dilarang dibiarkan dan harus ditindak secara hukum.
Sementara itu, dari kalangan mahasiswa, Presidium Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU), Achmad Baha’ur Rifqi, menyuarakan sikap kritis atas dinamika sosial dan politik yang tengah berjalan. Rifqi memastikan bahwa aspirasi mahasiswa dan masyarakat bukan sekadar retorika, melainkan bentuk kegundahan positif atas kebijakan yang dianggap merugikan rakyat.
“Ini yaitu kegalauan kami sebagai masyarakat. Kami meminta dewan perwakilan rakyat yang terhormat untuk mengabulkan aspirasi rakyat dan mengkaji kembali dilema peningkatan dukungan DPR secara transparan,” ujarnya.
Menurut Rifqi, penyampaian aspirasi adalah bab dari amar ma’ruf nahi munkar. Namun, ia mengingatkan biar penyampaian itu dijalankan secara bijak dan tidak mengakibatkan kerusakan. “Jika aspirasi diwujudkan dengan menciptakan kebisingan atau merusak akomodasi lazim, maka justru mendatangkan mudarat bagi orang banyak,” tambahnya.
Lebih lanjut, BEM PTNU bareng bagian masyarakat menekankan pentingnya menjaga kondusivitas serta menyingkir dari provokasi yang dapat memecah belah bangsa. Rifqi mengajak massa aksi agar tetap fokus pada substansi perjuangan, bukan terjebak dalam adu domba antara rakyat dan abdnegara.
“Jangan biarkan bangsa ini terpecah alasannya provokasi. Mari jaga Indonesia agar tetap damai. Kritik kita harus diarahkan pada transparansi anggaran DPR, bukan memperuncing konflik horizontal. Ingat, DPR adalah wakil rakyat, bukan wakil partai,” pungkasnya.
