Kabar Wong Bodho (KWB) – Jakarta – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa Polri bareng Tentara Nasional Indonesia akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan undang-undang untuk memulihkan suasana keselamatan di sejumlah kawasan yang akhir-akhir ini diwarnai aksi anarkis. Hal tersebut disampaikan Kapolri usai menghadiri rapat penilaian bersama Presiden RI, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan sejumlah menteri terkait di Sentul, Sabtu (30/8/2025).
Kapolri menerangkan, Presiden menyuruh Tentara Nasional Indonesia dan Polri untuk secepatnya menindak tegas setiap tindakan yang melanggar hukum, khususnya aksi anarkis yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
“Tadi Bapak Presiden memintakan terhadap saya dan Panglima, khusus terkait langkah-langkah-langkah-langkah yang bersifat anarkis, kami Panglima dan Kapolri, Tentara Nasional Indonesia dan Polri diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku,” ujar Jenderal Sigit.
Dalam potensi tersebut, Kapolri juga menyoroti sejumlah kejadian selama unjuk rasa yang dijalankan di beberapa kawasan, tergolong pembakaran gedung, kemudahan biasa , dan penyerangan kepada markas. Menurutnya, agresi-aksi tersebut sudah melebihi batas penyampaian usulan yang dijamin undang-undang.
“Terkait dengan penyampaian pendapat itu yakni hak setiap warga negara dan dilindungi undang-undang. Namun, pastinya ada syarat-syaratnya, antara lain mesti memperhatikan kepentingan umum, mengikuti peraturan perundang-usul, dan menjaga persatuan bangsa. Jika ada agresi yang berujung pada pembakaran, penyerangan, dan perusakan, maka itu sudah mengarah pada insiden pidana,” tegasnya.
Selain itu, Kapolri turut menyinggung pertumbuhan penanganan kasus tujuh personel Brimob yang menabrak seorang pengemudi ojek online sampai meninggal dunia. Ia menentukan proses hukum kepada para anggota tersebut berlangsung cepat dan transparan.
“Proses penanganan oleh Propam sudah berjalan dan saya sudah perintahkan untuk dilaksanakan secara cepat dan maraton. Kartif Propam telah memberikan bahwa dalam waktu satu minggu mesti siap melakukan sidang etik dan tidak menutup kemungkinan juga ada proses pidana kalau didapatkan kesalahan,” jelasnya.
Kapolri menambahkan, pihaknya juga membuka kanal bagi forum seperti Kompolnas dan Komnas HAM untuk memantau jalannya proses pemeriksaan, sebagai bentuk transparansi terhadap publik. Di akhir pernyataannya, Kapolri mengimbau seluruh penduduk untuk tetap tenang dan mendukung tindakan TNI-Polri dalam mempertahankan stabilitas keselamatan nasional.
“Kami berharap mendapatkan pertolongan dari seluruh lapisan masyarakat, tokoh-tokoh nasional, dan seluruh bagian bangsa untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan di tengah situasi yang ada,” pungkasnya.
