Kabar Wong Bodho (KWB) – Bangkalan, Sehubungan dengan Adanya info sekelompok orang mengatasnamakan aktivis Bangkalan akan menjadwalkan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Bangkalan, Madura Jawa Timur pada 1 September 2025.
Ketua Umum Pusat Analisa Kajian Informasi Strategis (PAKIS) Kabupaten Bangkalan, Abdurahman Tohir menganggap gelombang aksi yang terjadi belakangan memang lahir dari akumulasi kekecewaan penduduk kepada pemerintah. Menurut ia, kegelisahan publik tidak lepas dari keadaan ekonomi dan sosial yang makin sulit.
“Banyak penduduk merasakan kegelisahan ekonomi dan sosial yang dihadapi ketika ini. Kondisi itu semakin diperburuk oleh perilaku sebagian anggota DPR yang dinilai tidak memiliki empati. Ungkapan bernafsu yang seharusnya tidak keluar dari ekspresi mereka membuat kemarahan publik tersulut,” katanya. Minggu (31/8/2025)
Namun, dia menganggap jalannya aksi mulai melenceng dari tujuan permulaan. Alih-alih menyuarakan permintaan, demonstrasi menjelma langkah-langkah anarkis yang menghancurkan kemudahan publik di aneka macam daerah.
“Aksi demonstrasi dan protes lalu mengarah ke pembakaran gedung pemerintah dan kemudahan umum. Lanjut ke penjarahan rumah anggota dewan perwakilan rakyat dan Menteri, suasana yang sepertinya nampak janggal. Fenomena ini tampaknya bukan murni dilakukan elemen masyarakat sipil. Namun ada kekuatan kelompok lain yang berupaya untuk menjadi penumpang gelap untuk acara setting politik tertentu,” tegasnya.
Karena itu, dia mengimbau terhadap warga Bangkalan semoga lebih bijak menyikapi suasana. Fokus utama mesti tetap pada substansi gosip dan tuntutan yang bergotong-royong.
“Sehingga perlu menghimbau terhadap warga dan pelopor di Bangkalan untuk lebih mawas dan bersikap bijak dalam menyampaikan usulan. Fokus lagi kepada substansi informasi dan permintaan yang ada,” katanya.
Kata Abdurahman penduduk tentu berhak untuk berdemo. Itu bab dari demokrasi. Menyuarakan kritik, memberikan aspirasi, bahkan meluapkan ketidakpuasan adalah hal yang sah dan dilindungi oleh konstitusi. Namun, kebebasan itu bukan tiket gratis untuk menghancurkan.
Para pendemo perlu berhati-hati kepada usul oknum yang menunggangi aksi. Jangan biarkan niat baik menyuarakan aspirasi berubah menjadi kerusuhan. Hindari ikut-ikutan merusak kemudahan biasa , menjarah barang, atau melakukan tindak kekerasan. Karena begitu aksi berubah arah, suara rakyat yang nrimo akan hilang ditelan kegaduhan.
“Di segi lain, pejabat publik, khususnya anggota legislatif, akhir-akhir ini memang sedang menjadi sorotan. Beberapa santunan yang mereka terima dianggap penduduk terlalu besar, atau bahkan tidak perlu, terutama di tengah kebijakan efisiensi budget yang sebelumnya diberlakukan. Hal ini menjadi salah satu akar dari kekecewaan publik,” paparnya.
Dalam situasi seperti ini, perkataan mereka, baik dalam pernyataan resmi maupun di media sosial, seharusnya lebih berhati-hati. Kata-kata yang kurang layak untuk diutarakan hanya akan menambah luka dan memperbesar jurang ketidakpercayaan.
Anggota legislatif perlu memberikan bahwa mereka sungguh-sungguh terpilih alasannya kapasitas, integritas, dan kelayakan mereka sebagai wakil rakyat, bukan semata karena posisi atau jabatan yang melekat.
“Masyarakat perlu diberi ruang untuk memberikan kritik tanpa ditakut-takuti atau disudutkan. Jika kritik dianggap lawan, maka demokrasi hanya tinggal nama. Demo, kritik, dan aspirasi bukanlah problem. Yang menjadi duduk perkara adalah dikala semua pihak, baik itu penduduk , pejabat, pegawanegeri, maupun media, kehilangan kendali. Di sinilah letak tanggung jawab bareng . Menjaga biar suara rakyat tetap murni, biar pejabat tetap bijak, semoga abdnegara tetap profesional, dan biar media tetap menghidangkan kebenaran,” tutupnya.
Penulis: MzL- Editor: Bwrd
