Sidoarjo, 4 September 2025. Kabar Wong Bodho (KWB) – Dugaan adanya penggelembungan budget (mark up) dalam proyek pembangunan kios Desa Kedungkendo, Kecamatan Candi, mulai mencuat ke publik. Proyek yang bersumber dari dana desa ini dijalankan pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp180 juta, dan berlanjut pada tahun 2025 dengan budget Rp172 juta. Namun, mekanisme pencairan dana dinilai janggal dan disangka menjadikan kerugian sampai puluhan juta rupiah.
Jika ketimbang harga pasar, nilai proyek tersebut dinilai terlalu tinggi. Padahal, dana desa seharusnya digunakan secara optimal untuk kepentingan penduduk , dengan pengelolaan yang transparan serta efisien supaya hasil pembangunan benar-benar maksimal.
Berdasarkan pencarian di lapangan, progres fisik pembangunan kios desa tahun 2024 dengan budget Rp180 juta disangka mengalami keunggulan hingga 30 persen dari total biaya yang digelontorkan. Sementara pada pembangunan tahun 2025, peluangkerugian juga ditaksir cukup besar. Tim investigasi menyebut, merujuk pada acuan standar harga, total kerugian dari dua tahun anggaran tersebut berkisar Rp80 juta hingga Rp95 juta.
Selain itu, ditemukan adanya selisih signifikan antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan kondisi riil di lapangan. Bahkan, terdapat indikasi penghitungan ganda pada beberapa item pekerjaan, yang kian memperkuat prasangka adanya pembengkakan budget.
Kinerja Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) juga dinilai tidak cocok aturan, bahkan terkesan mengabaikan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Minimnya transparansi dalam pengelolaan dana desa pun menimbulkan pertanyaan di penduduk .
Masyarakat berharap pihak berwenang segera melaksanakan audit menyeluruh agar penggunaan dana desa tetap sesuai ketentuan dan mampu dipertanggungjawabkan.
“Jangan hingga anggaran desa yang sebaiknya untuk kesejahteraan warga malah dikorupsi,” tegas perwakilan forum kontrol sosial setempat.
Pihak lembaga tersebut juga menyatakan siap berkoordinasi dengan Dinas Inspektorat untuk menindaklanjuti problem ini.
